HAK-HAK PARA PIHAK

PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Hak Pencari Keadilan

TAHUN 2018


(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)
  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum  
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum  
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan  
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.  
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.  
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.  
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.  
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.  
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.  
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.  
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya  dalam hal terdakwa ditahan.  
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.  
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.  
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.  
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.  
  16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.  
  17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.  
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.  
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.  
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.  
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.  
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.  
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. (Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
(pasal 237-241 HIR/Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR/Pasal 278-281 R.Bg dan pasal 12-14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan).

DALAM PROSES PERADILAN

  1. Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum,
  2. Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu,
  3. Mengajukan alat-alat bukti,
  4. Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan,
  5. Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.

HAK-HAK MASYARAKAT

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan sebagaimana pasal 2 keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi di Pengadilan nomor : 144/KMA/sK/VIII/2007 meliputi :

  • Informasi tertentu mengenai perkara;
  • Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
  • Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;
  • Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara;
  • Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan. 

Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari SK KMA No. 144/2007.