PERATURAN MA RI

Peraturan MA-RI

PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

TAHUN 2018

 NB: UPDATE DARI NOMOR TERBESAR dari BAWAH KE ATAS..... ,.,.!!!

  PERATURAN DAN SURAT EDARAN MA
  Tertanggal 02 Januari 2018 Nihil

TAHUN 2017

  PERATURAN DAN SURAT EDARAN MA
42 "KEPUTUSAN MA RI NO. 39/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A" (16/02/2017)
41 " KEPUTUSAN MA RI NO. 38/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B" (14/02/2017)

" KEPUTUSAN MA RI NO. 37/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A" (14/02/2017)

" KEPUTUSAN MA RI NO. 36/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA EMPAT PULUH ENAM PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN TUJUH BELAS PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A" (13/02/2017)

40 "PUBLIKASI ÏSI BUKU LAPORAN DIKLAT EKONOMI SYARIAH DI RIYADH ANGK. IV TAHUN 2017" (03/02/2017)
39 PERMA RI NO.09 TAHUN 2016 "PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (Whistleblowing System) DI MA & BP DI BAWAHNYA" (04/08/2016)
38 PERMA RI NO.08 TAHUN 2016 "PENGAWASAN DAN PEMBINAAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MA & BP DI BAWAHNYA" (03/08/2016)
37 PERMA RI NO.07 TAHUN 2016 "PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAHANYA" (02/08/2016)
36 PERMA RI NO.06 TAHUN 2016 "PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM" (02/08/2016)
35 PERMA RI NO.05 TAHUN 2016 "SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH (EKIS)" (01/08/2016)
34 PER SEKMA RI NO.01 TAHUN 2016 "KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPAORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)" (01/08/2016)
33 PERMA RI NO. 6TAHUN 2016 "PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM" (31/05/2016
32 SURAT EDARAN MA RI NO.1 TAHUN 2016 "PEGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN"
31 PERMA NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG ''BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PENGELOLAANYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA"
30 SURAT EDARAN SEKMA RI NO. 37-1/SEK/KU.01/2/2016 : "PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI, KEAMANAN DAN PENGEMUDI PADA MA RI DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN" SEKMA NO. 222 TH 2014 "PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA" (22/02/2016)
29 SURAT EDARAN  SEKMA RI NO. 33-1/SEK/KU.01/2/2016: "KETATALAKSANAAN PENGADILAN SESUAI PERMA NO 07 TH. 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN" (22/02/2016)
28 MA RI : "PERMASALAHAN BIDANG TEKNISPERADILAN AGAMA TAHUN 2016" (16/02/2016)
27 KEPUTUSAN MA RI : NO 07/KMA/SK/I/2016 "PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" (09/02/2016)
26 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 "PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN" (01/02/2016)
25 KEPUTUSAN KMA RI NO: 177/KMA/SK/XII/2015 "PERUBAHAN KEPUTUSAN KMA NOMOR 128/KMA/SK/VIII/2014 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA" (04/01/2016)
24 PERMA : NO 07 TAHUN 2015 "TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN" (19/10/2015)
23 PERBAIKAN PERMA NO RI NO: 02 TAHUN 2015 "TENTANG TATA CARA PENYELESAIAAN GUGUTAN SEDERHANA" (08/10/2015)
22 PERMA RI : NO 02 TAHUN 2015 "TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA" (24/08/2015)
21 PERMA RI : NO 2 TAHUN 2015 "TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PN, PA/MS PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN" (21/08/2015)
20 UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
19 UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK
18 UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
17 UU NO 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN UU NO 7 TAHUN  1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
16 PP NO 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP)
15 PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
14 PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLINPEGAWAI NEGERI SIPIL
13 PP NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
12 PERMA NO 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
11 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
10 PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA'H
9 PERMA NO 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG  DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
8 SEMA NO 7 TAHUN 2007 TENTANG TIDAK BERKALU LAGI SEMA NO /2000 TENTANG PERUBAHAN SEMA NO 4/1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
7 SEMA NO 1 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
6 SEMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM
5 SEMA NO 3 TAHUN 2008 TENTANG USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA
4 SEMA NO 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA
3 SEMA NO 7 TAHUN 2008 TENTANG SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA
2 SEMA NO 8 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH
1 SEMA NO 6 TAHUN 2010 TENTANG INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN