PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

TAHUN 2021

NB: UPDATE DARI BAWAH KE ATAS..... ,.,.!!!

	PERATURAN DAN SURAT EDARAN MA
13.	PERMA NOMOR 3 TAHUN 2020 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)
12.	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN
11.	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (2020)
10.	SEMA NOMOR 9 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 (2020)
9.	SEMA NOMOR 8 TAHUN 2020 PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 (2020)
8.	SEMA NOMOR 7 TAHUN 2020 LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PELANTIKAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN DINAS LAINNYA (2020)
7.	SEMA NOMOR 03 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)
6.	SEMA NOMOR 02 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)
5.	SEMA NOMOR 01 TAHUN 2020 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)
4.	SEMA NOMOR 03 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (04 Juni 2020)
3.	INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (13/KMA/SK/I/2020) (05 Mei 2020)
2.	SURAT EDARAN SEKRETARIS MA NO 03 TAHUN 2019 TENTANG "PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA" (28/02/2019)
1.	PERATURAN MA RI NO. 03 TAHUN 2018 TANTANG "ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK" (05/04/2018)

TAHUN 2017

	PERATURAN DAN SURAT EDARAN MA
44	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)
43	SURAT EDARAN SEKRETARIS MA NO 03 TAHUN 2019 TENTANG "PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA" (28/02/2019)
42	"KEPUTUSAN MA RI NO. 39/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A" (16/02/2017)
41	" KEPUTUSAN MA RI NO. 38/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B" (14/02/2017) " KEPUTUSAN MA RI NO. 37/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A" (14/02/2017) " KEPUTUSAN MA RI NO. 36/KMA/SK/II/2017"PENINGKATAN KELAS PADA EMPAT PULUH ENAM PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN TUJUH BELAS PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A" (13/02/2017)
40	"PUBLIKASI ÏSI BUKU LAPORAN DIKLAT EKONOMI SYARIAH DI RIYADH ANGK. IV TAHUN 2017" (03/02/2017)
39	PERMA RI NO.09 TAHUN 2016 "PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (Whistleblowing System) DI MA & BP DI BAWAHNYA" (04/08/2016)
38	PERMA RI NO.08 TAHUN 2016 "PENGAWASAN DAN PEMBINAAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MA & BP DI BAWAHNYA" (03/08/2016)
37	PERMA RI NO.07 TAHUN 2016 "PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAHANYA" (02/08/2016)
36	PERMA RI NO.06 TAHUN 2016 "PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM" (02/08/2016)
35	PERMA RI NO.05 TAHUN 2016 "SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH (EKIS)" (01/08/2016)
34	PER SEKMA RI NO.01 TAHUN 2016 "KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPAORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)" (01/08/2016)
33	PERMA RI NO. 6TAHUN 2016 "PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM" (31/05/2016
32	SURAT EDARAN MA RI NO.1 TAHUN 2016 "PEGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN"
31	PERMA NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG ''BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PENGELOLAANYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA"
30	SURAT EDARAN SEKMA RI NO. 37-1/SEK/KU.01/2/2016 : "PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI, PRAMUSAJI, KEAMANAN DAN PENGEMUDI PADA MA RI DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN" SEKMA NO. 222 TH 2014 "PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA" (22/02/2016)
29	SURAT EDARAN SEKMA RI NO. 33-1/SEK/KU.01/2/2016: "KETATALAKSANAAN PENGADILAN SESUAI PERMA NO 07 TH. 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN" (22/02/2016)
28	MA RI : "PERMASALAHAN BIDANG TEKNISPERADILAN AGAMA TAHUN 2016" (16/02/2016)
27	KEPUTUSAN MA RI : NO 07/KMA/SK/I/2016 "PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" (09/02/2016)
26	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 "PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN" (01/02/2016)
25	KEPUTUSAN KMA RI NO: 177/KMA/SK/XII/2015 "PERUBAHAN KEPUTUSAN KMA NOMOR 128/KMA/SK/VIII/2014 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA" (04/01/2016)
24	PERMA : NO 07 TAHUN 2015 "TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN" (19/10/2015)
23	PERBAIKAN PERMA NO RI NO: 02 TAHUN 2015 "TENTANG TATA CARA PENYELESAIAAN GUGUTAN SEDERHANA" (08/10/2015)
22	PERMA RI : NO 02 TAHUN 2015 "TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA" (24/08/2015)
21	PERMA RI : NO 2 TAHUN 2015 "TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PN, PA/MS PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN" (21/08/2015)
20	UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
19	UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK
18	UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
17	UU NO 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERUBAHAN UU NO 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
16	PP NO 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP)
15	PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
14	PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLINPEGAWAI NEGERI SIPIL
13	PP NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
12	PERMA NO 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
11	PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
10	PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIA'H
9	PERMA NO 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
8	SEMA NO 7 TAHUN 2007 TENTANG TIDAK BERKALU LAGI SEMA NO /2000 TENTANG PERUBAHAN SEMA NO 4/1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
7	SEMA NO 1 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
6	SEMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN SEMA NO 1 TAHUN 2003 TENTANG MUTASI HAKIM
5	SEMA NO 3 TAHUN 2008 TENTANG USUL PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DAN PANITERA
4	SEMA NO 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA
3	SEMA NO 7 TAHUN 2008 TENTANG SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA
2	SEMA NO 8 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH
1	SEMA NO 6 TAHUN 2010 TENTANG INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN

Naskah Peraturan MA-RI

Naskah Peraturan MA-RI

PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

13.

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)

12.

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

11.

PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (2020)

10.

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 (2020)

9.

PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 (2020)

8.

LARANGAN PUNGUTAN TERKAIT PELANTIKAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN DINAS LAINNYA (2020)

7.

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)

SEMA NOMOR 02 TAHUN 2020

SEMA NOMOR 01 TAHUN 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2020)